Rabu, 15 Oktober 2008

Sekilas Jabar

Sekilas Jabar


Sekilas Jabar


Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan Propinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya, wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 wilayah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian.

Dalam kurun waktu 1994-1999, secara kuantitatif jumlah Wilayah Pembantu Gubernur tetap 5 wilayah dengan tediri dari : 20 kabupaten dan 5 kotamadya, dan tahun 1999 jumlah kotamadya bertambah menjadi 8 kotamadya. Kota administratif berkurang dari enam daerah menjadi empat, karena Kotip Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi kota otonom.

Dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2000 tentang Provinsi Banten, maka Wilayah Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi ditetapkan menjadi Provinsi Banten dengan daerahnya meliputi : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten/Kota Tangerang serta Kota Cilegon.

Adanya perubahan itu, maka saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari : 17 Kabupaten dan 9 Kotamadya, dengan membawahkan 592 Kecamatan, 5.201 Desa dan 609 Kelurahan.

Adapun monografinya :

Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Tasikmalaya
Kota Banjar
Kota Depok
Kota Bekasi
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Karawang
Kota Bogor
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Bogor
Kabupaten Garut
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Bandung
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Subang
Kota Sukabumi
Kota Bandung
Kota Cirebon
Kabupaten Bandung Barat
Kota Cimahi
Kota Tasikmalaya

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera

Misi

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing;

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal;

3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;

4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan;

5. Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi

Provinsi Jawa Barat, sejak berdirinya sampai sekarang telah dipimpin oleh 12 orang Gubernur, yaitu : M Sutardjo Kartohadi (1945-1946), Mr.Datuk Djamin (1946), M.Sewaka (1946-1952), R.Muhamad Sanusi Hardjadinata (1952-1956), R.Ipik Gandamana (1956-1960), H. Mashidu (1960-1970), Solihin GP (1970-1975), H. Aang Kunaefi (1975-11985), HR.Yogie SM (1985-1993), R.Nuriana (1993-2003), H.Danny Setiawan (2003 – 2008) dan H. Ahmad Haryawan (2008-sekarang).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari unsur Sekertariat Daerah (Setda) yang meliputi : Sekertaris daerah dan Assisten-Assisten : Pemerintahan, Perekonomian, Adminsitrasi dan Kesejahteraan Sosial serta biro-biro yang seluruhnya 11 biro ; 20 Dinas ; 15 Badan ; 1 Kas Daerah, 1 Kantor Perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jakarta.

Organisasi Perangkat Daerah :

Dinas Kesehatan Prov. Jabar
Jl.Pasteur 25, Bandung - Telp (022) 4232292, Jl Ternate no 2 Bandung

Dinas Pendidikan Prov. Jabar
Alamat : Jl. Rajiman No. 6 Bandung, Telp. (022)4202404

Dinas Sosial Prov. Jabar
Jl. Raya Cibabat 331, Cimahi - Bandung Telp (022) 6643149 - 6645535

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jabar
Jl. Surapati 71, Bandung Telp (022) 2503884, fax (022) 2500713

Dinas Peternakan Prov. Jabar
Jl. Ir. H. Juanda 358 - Telp (022) 2501151 Fax. 2513842

Dinas Perikanan Dan Kelautan Prov. Jabar
Jl.Wastu Kancana 12, Bandung - Telp.(022)4203471

Dinas Kehutanan Prov. Jabar
Jl.Soekarno-Hatta 751 Telp.(022)7304029

Dinas Perkebunan Prov. Jabar
Jl. Surapati no. 67, Bandung - Telp(022) 2038966

Dinas Perhubungan Prov. Jabar
Jl. Sukabumi No. 1 Bandung - Telp (022) 7272258

Dinas Permukiman Dan Perumahan Prov. Jabar
Alamat : Jl. Kawaluyaan Indah No.4, Bandung Telp. (022) 7319782 - 7319735, fax 7313675

Dinas Bina Marga Prov. Jabar
Jl.Asia Afrika 79, Bandung - Telp(022)- 4231634

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Jabar
Jl. Braga No. 137 Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jabar
Jl.Tamansari 55, Bandung - Telp.(022)2502898

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Prov. Jabar
Jl.Soekarno-Hatta 705, Bandung - Telp.(022)7302775

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Jabar

Jl. RE. Martadinata No.209, Telp (022) 7273209, 7271385

Dinas Pendapatan Daerah Prov. Jabar
Jl.Soekarno Hatta 528, Telp (022) 7566197

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Jabar
Jl.Asia Afrika 146, Bandung - Telp (022)4230897

Dinas Tenega Kerja Dan Transmigrasi Prov. Jabar
Jln. Soekarno Hatta 532 Telp.(022) 7564327 Bandung

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jabar

Dinas Olah Raga dan Pemuda Prov. Jabar

Badan di Jawa Barat :

Badan Perencanaan Daerah Prov. Jabar
Jl.Ir.Djuanda 287, Bandung - Telp(022)2510729

Badan Pendidikan Dan Pelatiahan Daerah Prov. Jabar
Jl. Windu No. 26 Bandung

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah LHD Prov. Jabar
Jl.Sumatera 50, Bandung - Telp.(022)4237369

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Daerah Prov. Jabar

Jl. Supratman 44 Bandung

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dan PD Prov. Jabar
Jl. Soekarno Hatta 486, Bandung

Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
Jl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung

Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I
Jl. Ir. H.Juanda No. 4 Bogor

Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II
Jl. Siliwangi No. 1 Purwakarta Telp. 0264 200945 Faks. (0264) 201074

Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III
Jl. Siliwangi No. 14 Cirebon 45121 Tlp.(0231) 202860 Fax. (0231) 203010

Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV
Jl. Ahmad Yani No. 21 Garut

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jabar
Jl. Diponegoro II No. 6 Bandung

Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Prov. Jabar
Jl. Kawaluyaan Indah II No. 6 Bandung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Prov. Jabar

Jl.Soekarno-Hatta 629, Bandung - Telp.(022)7310435

Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Jabar

Jl. Ciumbuleuit No. 2 Bandung Telp/Fax : (022) 2031044 / 2031045

Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jabar

Jl.Banda No. 28, Telp.(022) 4236219 – 4235883

Lembaga Kantor Perwakilan Pemerintahan Jawa Barat
Jl. Pembangunan II no 3-5 Jakarta Pusat 10130

Sekertariat Daerah

Alamat : Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

Sekertariat Daerah Prov. Jabar, dipimpin oleh Sekertaris Daerah dan dibantu oleh Assisten-Assiten

1. Assisten Pemerintahan, Hukum Dan HAM

2. Assisten Perekonomian Dan Pembangunan

3. Assisten Kesejahteraan Rakyat

4. Assisten Administrasi

Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Jabar

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Prov. Jabar

Biro Pemerintahan Umum

Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jabar

Biro Binas Produksi Setda Prov. Jabar

Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jabar

Biro Pelayanan Sosial Dasar Setda Prov. Jabar

Biro Pengembangan Sosial Setda Prov. Jabar

Biro Organisasi Setda Prov. Jabar

Biro Keuangan Setda Prov. Jabar

Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Prov. Jabar

Geografi


Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50 - 7°50 LS dan 104°48 - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan Banten serta DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km2 atau 4.435.461 Ha.

Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah.

Dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 34.816,96 (Data berdasarkan Survei Sosial/Ekonomi 2005)

Topografi


Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.

Iklim


Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu 9 0 C di Puncak Gunung Pangrango dan 34 0 C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.

Populasi


Berdasarkan hasil Sensusnas tahun 1999 jumlah penduduk Jawa Barat setelah Banten terpisah berjumlah 34.555.622 jiwa. Pada tahun 2000 berdasarkan sensus penduduk meningkat menjadi 35.500.611 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 1.022 jiwa per Km2. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk selama dasawasra 1990 - 2000 mencapai angka 2,17 %.

Sedangkan pada tahun 2003, jumlah penduduk telah bertambah menjadi 38.059.540 jiwa.

Berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi pada Tahun 2004, jumlah penduduk Jawa Barat, berkembang menjadi 39.140.812 jiwa. Selanjutnya berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi pada Tahun 2007, jumlah penduduk Jawa Barat menjadi 41,483,729 jiwa.

Sosial Budaya


Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat.

Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.


Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.

Jawa Barat di lihat dari aspek sumber daya manusia memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan sebagai provinsi yang mempunyai proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan, jumlah lulusan strata 1, strata 2 dan strata 3, terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain.


Visi dan Misi

VISI

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2008-2013 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

“Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

Mandiri :

adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.

Dinamis :

adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.

Sejahtera :

adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Jawa Barat dalam segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur yang telah ada, meningkatkan produktifitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business) berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antarwilayah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi, infrastruktur dan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan berlanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan diatasi secara bertahap isu-isu ini mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penangan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2013 ditetapkan dalam 5 (lima) misi berikut ini, untuk mencapai masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.

Misi Pertama, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.

Tujuan :

1. Mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja;

2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran :

1. Tuntasnya program pemberantasan buta aksara;

2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak;

4. Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;

5. Meningkatnya kesetaraan gender;

6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;

7. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;

8. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;

9. Revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.

Tujuan :

Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Sasaran :

1. Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal;

2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;

3. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing;

4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja;

5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat.

Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Tujuan :

Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran :

1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan perhubungan orang, barang dan jasa;

2. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;

3. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Jawa Barat;

4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);

5. Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur.

Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Tujuan :

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Sasaran :

1. Terkendalinya pertumbuhan, pertambahan jumlah serta persebaran penduduk;

2. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana;

3. Meningkatnya fungsi kawasan lindung Jawa Barat;

4. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;

5. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan serta energi terbaharukan diantaranya panas bumi, angin, dan surya.

Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Tujuan :

1. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel;

2. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan.

Sasaran :

1. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;

2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;

3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

4. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan;

5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah;

6. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

7. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan;

8. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik;

9. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik;

10. Tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut :

1. Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;

2. Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;

3. Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar;

Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (Satu Data dan Informasi Jawa Barat) yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).

Indonesia Ku


Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006,[3] Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di pulau Papua dan dengan Timor Leste di pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah sekitar 350 tahun penjajahan Belanda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi besar dan wilayah yang padat, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Etimologi

Lihat juga: Sejarah nama Indonesia

Kata "Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang berarti "India" dan kata dalam bahasa Yunani nesos yang berarti "pulau".[4] Jadi, kata Indonesia berarti wilayah India kepulauan, atau kepulauan yang berada di India, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat.[5] Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan India atau Kepulauan Melayu".[6] Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India.[7] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indiƫ), atau Hindia (Indiƫ); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 oleh novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).[8]

Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkaran akademik diluar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.[9] Adolf Bastian dari Universitas Berlin mempopulerkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang mengunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers-bureau di tahun 1913.[5]

Republik Indonesia
Indonesia
Bendera Indonesia Lambang Indonesia
(Bendera) (Lambang)
Motto: Bhinneka Tunggal Ika
(Bahasa Jawa (Kuna): "Berbeda-beda tetapi tetap Satu")
Ideologi: Pancasila
Lagu kebangsaan: Indonesia Raya
Lokasi Indonesia
Ibu kota Jakarta
Kota terbesar Jakarta
Bahasa resmi Bahasa Indonesia
Pemerintahan
Presiden
Wakil Presiden
Republik presidensiil
Susilo Bambang Yudhoyono
Jusuf Kalla
Kemerdekaan
- Diproklamasikan
- Diakui
- Kedaulatan RIS
- Kembali ke RI
dari Belanda
17 Agustus 1945
17 Agustus 1945
27 Desember 1949
17 Agustus 1950
Wilayah
- Total
- Air (%)

1.904.556 km² (ke-15)
4,85%
Penduduk
- Perk. Juli 2007
- Sensus 2000
- Kepadatan

234.693.997 jiwa (ke-4)
206.264.595 jiwa
123,23 jiwa/km² (ke-84)
PDB (PPP)
- Total
- Per kapita
perk. 2007
US$1.038 miliar[1] (ke-15)
US$4.356[2] (ke-114)
PDB (nominal)
- Total
- Per kapita
perk. 2007
US$408 miliar[1]
US$1.812[2]
IPM (2004) 0,711 (menengah) (ke-108)
Mata uang Rupiah (Rp) (IDR)
Zona waktu WIB, WITA, WIT (UTC+7, +8, +9)
TLD internet .id
Kode telepon +62